MARYATA 1
Sebagaimana ketentuan peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pembinaan lingkungan sosial dalam bidang kesehatan meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Termasuk pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum. Hal ini sesuai penjabaran dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT.
Pelaksanaan ketentuan penggunaan DBHCHT di bidang kesehatan merujuk pada UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Subtansi dari regulasi tersebut mengendalikan produksi dan konsumsi tembakau melalui kampanye kesehatan.
Realisasi regulasi pengendalian penggunaan tembakau melalui program kesehatan di wilayah sentra Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami buah simalakama. Hal ini terungkap dari pernyataan Maryata, Kepala Dinas Kesehatan Kudus saat dimintai pendapatnya terkait pelaksanaan program kesehatan yang di danai DBHCHT.
“Ada perlakuan khusus ketika dalam menyampaikan program kesehatan terkait dampak rokok kepada masyarakat yang secara sosial ekonomi mayoritas bekerja di IHT,” ungkapnya, Kamis, 5 Nopember 2015.
Untuk mensikapi kondisi tersebut, pihaknya menggunakan paradigma sehat dengan upaya memberdayakan masyarakat berpola hidup sehat. Pihaknya berujar, tanpa DBHCHT sekalipun, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan program rutin yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan.
“Secara normatif sosialisasi tentang kesehatan terus dilakukan. Biarpun kita membuat rokok, kalau bisa yang merokok orang lain saja,” katanya. (adv)

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*