GOR MUSTHOFA

KUDUS, gemamuri.com – Masyarakat Kudus diminta tidak lagi memperdebatkan soal nama GOR Musthofa. Apalagi mencari dalang yang mengusulkan nama Musthofa menjadi nama GOR yang sempat menjadi kontroversi di masyarakat. Semua pihak seharusnya berfikir dan berbuat produktif bagi kemajuan Kudus. Pernyataan itu disampaikan aktifis perempuan Kudus, Khorirotus Sa’adah saat dimintai tanggapannya terkait kontroversi pemberian nama GOR Musthofa. Dirinya mengatakan, pihak yang mengusulkan nama GOR Musthofa pasti memiliki tujuan positif meskipun banyak pihak yang memperdebatkannya.

“Pasti memiliki maksud dan tujuan, karena memang era Pak Musthofa GOR direhap dan direnovasi secara maksimal,” terang Khoriroh, Selasa, 15 Desember 2015.

Perempuan yang aktif dikegiatan sosial itu berpendapat tidak perlu ada sanksi kepada para pengusul nama GOR Musthofa. Jika dianggap salah, cukup meminta maaf kepada Bupati serta menjelaskan detail tujuan pemberian nama GOR tersebut kepada publik. Pihaknya merasa lebih produktif berbicara peningkatan prestasi olah raga daripada memperpanjang kontroversi soal nama GOR. Menurutnya, pernyataan Bupati Kudus yang menolak GOR dinamakan Musthofa sudah jelas. Tinggal masyarakat mengusulkan nama baru yang dinilai lebih tepat.

“Tidak perlu diperdebatkan. Terpenting setelah GOR dibangun Pemkab Kudus memperhatikan kebutuhan anggaran dalam rangka memfasilitasi sarana olah raga guna memacu prestasi para atlet,” ujar perempuan yang digadang-gadang publik menjadi wakil bupati Kudus menggantikan Abdul Hamid.

Sementara itu, pemerhati masalah hukum Achmad Soleh berpendapat pembatalan nama GOR Musthofa karena dianggap kontroversial bukan pelanggaran hukum. Para pengusul nama GOR tidak dapat dipidanakan.
“Untuk kasus pembatalan nama GOR karena dianggapa kontroversial bukan pelanggaran hukum dan tidak bisa dipidanakan,” tandasnya, Selasa, 15 Desember 2015.

Pendapat Soleh tersebut menjawab adanya pihak tertentu yang berupaya mempersoalkan secara hukum siapa yang sebenarnya mengusulkan nama Musthofa menjadi nama GOR di Kudus. Sementara Bupati Kudus Musthofa sendiri tidak merasa memerintahkan bahkan menolak nama dirinya dipakai untuk nama GOR.

Lebih lanjut Soleh menjelaskan di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur tentang cara pemberian nama jalan, bangunan atau fasilitas publik. Semua diserahkan masing-masing daerah. Untuk daerah yang belum punya Perda dapat menggunakan keputusan Bupati atau persetujuan dewan.

“Ada asas legalitas yang berbunyi tidak seorangpun yang dapat dipidana tanpa ada hukum yang terlebih dahulu mengatur. Oleh sebab itu jika usulan nama GOR Musthofa dianggap ada yang salah, maka tidak berkonsekwensi hukum,” terangnya.(gm01)

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*