FB_IMG_1537974154949

Setelah rapat paripurna kemarin mengagendakan fraksi-fraksi untuk memberikan pandangan terhadap Ranperda, siang ini (26/9) Bupati Kudus memberikan jawaban dan tanggapannya. Wakil Bupati Kudus, Hartopo didampingi Bupati Kudus, Tamzil membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kab Kudus TA 2018 yang diselenggarakan di DPRD Kudus.

Hartopo menjelaskan bahwa tanggapan ini merupakan hasil diskusi dengan pihak terkait dan telah dikaji secara teliti dan mendalam. “Terima kasih atas doa semua fraksi agar kami amanah dalam mengemban tugas,” ujarnya. Dirinya menyatakan harapannya semoga apa yang disampaikan memenuhi harapan semua fraksi di Kabupaten Kudus.

Dirinya secara berurutan membacakan tanggapan untuk setiap fraksi. Dimulai untuk fraksi Golkar, Hartopo menyebut akan mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun 2018. “Kami juga akan mengkaji lagi usulan dokter jaga 24 jam sebagai fasilitas rawat inap puskesmas,” ujarnya. Dirinya juga setuju mengenai mengimbau warga untuk membuang sampah di tempatnya. Lalu untuk fraksi PKB, dirinya menjelaskan untuk berusaha menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan tepat guna agar meningkatkan kesejahteraan warga Kudus.

“Kami mengapresiasi dan sependapat dengan fraksi Gerindra mengenai optomalisasi drainase sungai agar tidak terjadi banjir,” ujarnya. Hartopo juga berusaha agar belanja modal pada TA 2018 efeknya langsung dirasakan masyarakat secara positif. Sementara tanggapan untuk fraksi PDI P, dirinya sependapat untuk lebih menonjolkan APBD untuk kepentingan golongan tertentu dan kepentingan sesaat. Pemerintah akan lebih menonjolkan kesejahtraan rakyat. Untuk fraksi PKS, dirinya mengapresiasi saran agar mengoptimalkan waktu yang ada sehingga semua kegiatan terealisasi dengan baik.

Mengenai tanggapan untuk fraksi Nasdem, Hartopo menjelaskan untuk meningkatkan manajemen berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mengenai pemenuhan pengisian perangkat desa yang masih kosong dari fraksi Hanura Demokrat, dirinya mennjelaskan akan melakukan pengisian secara serentak. “Dengan catatan pihak desa se-kecamatan sudah menyamakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk Pemerintah Desa karena perubahan nomenklatur,” ujarnya. Terakhir, untuk fraksi Partai PBP dirinya juga menjelaskan telah mengirim surat ke Kemenpan RB dengan tembusan ke BKN mengenai pemenuhan kuota formasi CPNS K2 Kabupaten Kudus agar tidak mlalui seleksi PNS. “Untuk saran peralatan medis dengan teknologi terbaru, pengelolaan sampah dan penghijauan, kami mengupayakan secara maksimal,” ujarnya. (gm-01)

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*